Thursday, March 09, 2006

Wanita dalam RUU Pornografi

Belakangan ini banyak yang memperbincangkan tentang RUU Pornografi yang saat ini sedang "dikaji" dan "dirancang" oleh DPR. Seperti layaknya issue-issue atau masalah yang terjadi tentu terdapat golongan yang pro dan kontra dengan RUU ini. Kelompok yang mendukung RUU ini umumnya menganggap pornografi dapat merusak mental dan moral bangsa Indonesia. Sedangkan yang menentang keras RUU ini beranggapan bahwa kreatifitas dan hak-hak untuk berekspresi akan mati jika RUU ini diberlakukan. Saya tidak ingin membela satu pihak dalam hal ini namun saya pribadi merasa kesal dengan DPR dan pemerintah yang sepertinya terlalu mencampuri "area pribadi" warga negaranya.

Saya tidak ingin membahas tentang DPR, tentang kaum yang pro, ataupun yang kontra dengan RUU pornografi ini. Namun saya ingin mengangkat objek yang ada di dalam RUU ini. Pornografi tentu saja diidentikan dengan birahi manusia, menurut RUU tersebut sesuatu dianggap porno apabila dapat merangsang birahi seseorang (baca: laki-laki). Wanita dalam hal ini saya sebut berkaitan sekali dengan RUU ini karena wanita dianggap sebagai sebuah objek yang dapat membangkitkan nafsu birahi pria.

Kaum wanita dan minoritas dalam pandangan saya tentu saja sebagai kaum yang paling dirugikan dalam undang-undang ini. Mengapa saya sebut demikian? Yah, simple saja, untuk pergi kemana-mana kita harus "mematuhi" kemauan RUU tersebut. Harus berbaju yang tertutup, harus tidak "memancing birahi". Wanita dalam hal ini menjadi korban, karena dalam penampilan, gerakan, ekspresi tidak boleh memancing birahi laki-laki! Loh kok jadi korban? Tentu saja, apabila mereka (wanita) yang dilihat oleh kita (pria) dan menimbulkan birahi maka yang disalahkan tentu saja wanita. Padahal mereka adalam pihak yang "dilihat" bukan "melihat". Saya menganalogikan apabila seseorang wanita di perkosa apakah yang "diperkosa" yang disalahkan? tentu saja secara logika "waras" tentu saja yang disalahkah harusnya yang "memperkosa"!

RUU ini menurut saya mewakili kemunafikan sebagian kecil pihak, yang merasa dirinya suci sehingga merasa berhak membatasi gerak-gerik orang lain. Pemerintah jika ingin memperbaiki moral bangsa harusnya membenahi hal-hal yang lebih penting daripada ngurusin RUU yang kurang kerjaan seperti ini. Moral itu urusan pribadi setiap orang, negara harusnya tidak berhak mengurusinya, jika ingin memperbaiki moral, sebaiknya memperbaiki pendidikan yang cuma diberikan 4% dari budget APBN.

No comments: